Upaya percepatan pembangunan di Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) menuntut adanya tata kelola yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan alokasi dana fiskal yang signifikan bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan pembangunan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Fokus utama dalam transformasi ini adalah memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik demi terciptanya kesejahteraan yang merata.
Meskipun dukungan fiskal terus meningkat hingga mencapai 2,25 persen dari plafon DAU Nasional, implementasi pelayanan dasar selama dua dekade terakhir masih menghadapi kendala besar dalam mencapai hasil yang optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM perencana yang memahami isu inklusivitas, serta ketiadaan data riil mengenai Orang Asli Papua (OAP) yang terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan penentuan target penerima manfaat yang tepat sasaran. Selain itu, keterlambatan penetapan regulasi anggaran daerah dan sistem monitoring yang masih berfokus pada hasil administratif (output) daripada dampak nyata bagi warga (outcome) memperlambat tercapainya standar pelayanan minimum yang diharapkan.
Langkah strategis yang diperlukan mencakup penguatan kapasitas ASN melalui diklat fungsional yang mengintegrasikan perspektif keadilan sosial serta pembentukan Sistem Informasi Manajemen Data Pendidikan dan Kesehatan (SIM-DPK) yang akurat. Diperlukan juga mitigasi keterlambatan anggaran melalui koordinasi proaktif dengan Pemerintah Pusat serta pembentukan forum multipihak yang melibatkan praktisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjembatani aspirasi publik. Terakhir, efektivitas layanan harus didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan peran pengawas eksternal seperti Ombudsman guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua.
