Pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua telah membawa perubahan fundamental pada struktur fiskal daerah melalui peningkatan alokasi dana yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan. Namun, ketersediaan anggaran yang besar tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal secara signifikan. Fokus utama saat ini tertuju pada optimalisasi tata kelola pemerintahan agar sektor-sektor krusial dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan merata bagi kesejahteraan penduduk.
Meskipun transfer fiskal melalui Dana Otsus meningkat menjadi 2,25% dari plafon DAU Nasional, kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan belum menunjukkan hasil optimal selama dua dekade terakhir. Kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan jumlah dan kualitas SDM fungsional perencana, kebijakan rotasi pegawai yang kurang terencana, serta ketiadaan dokumentasi data riil mengenai Orang Asli Papua (OAP) sebagai target penerima manfaat. Selain itu, hambatan teknis seperti keterlambatan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) APBD dan ketidaksiapan proses pengadaan barang/jasa menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak efektif, sementara sistem monitoring yang ada masih fokus pada indikator output tanpa menyasar hasil nyata (outcome) bagi masyarakat.
Langkah strategis yang diusulkan mencakup penguatan kapasitas ASN melalui diklat fungsional perencana serta pembentukan Sistem Informasi Manajemen Data Pendidikan dan Kesehatan (SIM-DPK) untuk menjamin akurasi data dalam penyusunan anggaran. Diperlukan juga mitigasi keterlambatan penetapan anggaran melalui koordinasi proaktif dengan Pemerintah Pusat serta percepatan belanja modal untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai jadwal. Terakhir, efektivitas pelayanan perlu didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemberlakuan sistem reward dan punishment yang transparan, serta pelibatan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan masyarakat dalam proses pemantauan layanan dasar.
